Bitcoin Rp 2 T Terancam Hilang, Ahli Ingatkan Bahaya Uang Virtual - Tempo.co

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri perusahaan mata uang digital, Quadriga, Gerald Cotten tewas dengan meninggalkan triliunan uang Bitcoin dan sejenisnya dalam keadaan terkunci. Nasabah tak bisa menarik uang digital yang disimpan di Quadriga karena hanya Cotten yang mengetahui kata sandi untuk mengakses ke cold wallet, sistem penyimpanan yang ada di dalam komputer jinjingnya.

Baca: Resmi Diluncurkan, Tokocrypto Tunggu Izin BI dan OJK

Kematian Cotten membuat cemas para nasabah. Saat ini mereka meminta bantuan pihak otoritas untuk bisa mencairkan simpanan yang ditaksir sekitar US$ 145 juta atau setara Rp 2 triliun. Sedangkan pihak perusahaan hingga kini masih berusaha mencairkan dana nasabah dan meminta perlindungan dari pihak otoritas atas tuntutan kebangkrutan.

Dilansir dari kantor berita CBC cabang Kanada, seorang pengacara Christine Duhaime mencuit melalui akun Twitternya yang mengingatkan bahaya berinvestasi di Bitcoin. "Pemerintah Kanada akan langsung merespon bila ada penduduknya yang kehilangan US$ 300 juta dari bank. Tapi kalau yang hilang uang digital, mereka tak akan peduli," ujar Duhaime.

Seperti terjadi di banyak negara, mata uang digital belum diakui secara resmi sebagai nilai tukar. Oleh sebab itu, segala bentuk risiko dalam berinvestasi di Bitcoin dan mata uang digital lainnya, tidak dijamin oleh negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada awal tahun lalu juga mengingatkan soal bahaya Bitcoin.Masyarakat diminta tidak melakukan transaksi menggunakan mata uang virtual karena tidak memiliki landasan hukum sebagai alat pembayaran yang sah.

"Transaksi ini tidak legitimate karena tidak sesuai undang-undang," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.

Transaksi menggunakan mata uang virtual ini, kata Sri Mulyani, telah dilarang oleh berbagai negara karena penuh dengan unsur spekulasi dan berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, mata uang virtual termasuk Bitcoin ini rawan digunakan untuk transaksi ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme, mengingat belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi.

Let's block ads! (Why?)